Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

By | August 6, 2019

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Bangsa Indonesia udah berjuang dengan bermacam langkah untuk bisa meraih haknya lagi atas Irian Barat. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat. Semoga kita bisa meneladani para pejuang yang berjiwa ksatria di dalam mempertahankan haknya sebagai bangsa yang utuh dari Sabang hingga Merauke.

Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat
Salah satu ketetapan di dalam KMB yang diselenggarakan di Den Haag tanggal 23 Agust hingga dengan 2 Sept 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan.

Dari ketetapan ini berlangsung perbedaan penafsiran antara Belanda & Indonesia. Pihak Belanda menafsirkan bahwa Belanda hanya akan merundingkan saja persoalan Irian Barat. Sedangkan pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Dalam perjalanan waktu, Belanda tidak kunjung ingin mengkaji persoalan Irian Barat dengan Indonesia.
Setelah bertahun-tahun Belanda tidak ingin mengkaji persoalan Irian Barat maka bangsa Indonesia berjuang merebutnya.

Pejuangan Diplomasi / Pendekatan Diplomasi
Dalam upaya berjuang merebut lagi Irian Barat bangsa Indonesia pakai bermacam cara, tidak benar satunya melalu diplomasi bilateral di dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Namun usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selamanya mengalami kegagalan. Setelah bisnis itu tidak mempunyai hasil maka dari tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat merasa ditunaikan di forum-forum internasional, lebih-lebih PBB & forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Asia-Afrika.

Kemudian sejak tahun 1954 persoalan Irian Barat ini selamanya dibawa di dalam acara Sidang Majelis Umum PBB, namun bisnis ini pun tidak meraih respon yang positif. Setelah itu diplomasi tidak raih hasil maka pemerintah mengambil alih sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda & diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Partai-partai politik & semua golongan udah mendukung pada upaya pembebasan Irian Barat ini. selain itu juga perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka ditetapkan Soa-Siu di Tidore sebagai ibu kota Provinsi Irian Barat & Zainal Abidin Syah ditetapkan jadi Gubernur pada 23 Sept 1956.

Perjuangan dengan Konfrontasi Politik & Ekonomi
Upaya yang ditunaikan Indonesia hingga tahun 1957, belum kunjung mempunyai hasil sehingga Belanda selamanya menempati Irian Barat. Jalan damai yang ditempuh belum mempunyai hasil maka perjuangan bangsa Indonesia ditingkatkan dengan laksanakan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di semua tanah air Indonesia yang diawali dengan pengambilalihan perusahaan punya Belanda.

Perusahan-perusahan punya Belanda yang diambil alih oleh Indonesia pada bulan Des 1957 itu antara lain Nederlandsche Handel Maatschappij N.V., bank Escompto di Jakarta dan juga Perusahaan Philips & KLM.

Pada 17 Agust 1960 RI secara formal menentukan jalinan diplomatik dengan Pemerintahan Belanda. Melihat jalinan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda ini maka di dalam Sidang Umum PBB tahun 1961 lagi persoalan ini diperdebatkan.
Saat berlangsung ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant memberi saran kepada tidak benar seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian persoalan Irian Barat.

Bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan sehingga pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada RI yang ditunaikan melalui PBB di dalam pas 2 tahun. Pada akhirnya Indonesia menyetujui usulan Bunker itu dengan catatan pas 2 tahun itu diperpendek. Sebaliknya Pemerintahan Kerajaan Belanda tidak sudi melepas Irian lebih-lebih membentuk negera ‘Boneka’ Papua. Dengan sikap Belanda itu maka tindakan Bangsa Indonesia dari politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan jadi konfrontasi segala bidang.

Tri Komanda Rakyat (Trikora)
Tindakan Belanda dengan mendirikan negara ‘Boneka’ Papua udah jadi sikap yang menentang kepada Indonesia untuk melakukan tindakan cepat. Oleh gara-gara itu pemerintah langsung mengambil alih tindakan, dengan dikeluarkannya Trikora pada 19 Des 1961 yang merupakan konfrontasi militer.
Persiden Soekarno udah mengeluarkan komando Trikora pada suatu rapat raksasa di Yogyakarta, yang isinya sebagai berikut.
Gagalkan pembentukan ‘Negara Papua’ bikinan Belanda kolonial.
Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
Bersiaplah untuk mobilitas umum manfaat mempertahankan kemerdekaan & kesatuan tanah air & bangsa.
Untuk laksanakan Trikora ini dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada bulan Januari 1962 oleh pemerintah. Komando Mandala Pembebasan Irian Barat berkedudukan di Makassar, operasi pembebasan yang ditunaikan yakni melalui fase inflitrasi, fase eksploitasi, & fase konsolidasi.

Persetujuan New York
Dengan terdapatnya kesungguhan Indonesia di dalam merebut Irian Barat ini mengundang simpati diplomat Amerika Serikat Bunker untuk mengusulkan konsep penyelesaian persoalan Irian Barat. Indonesia terima usulan Bunker sedangkan Belanda menolak. Oleh gara-gara itu AS mendesak Belanda untuk terima Rencana Bunker. Atas desakan AS maka Belanda menerimanya & menandatangani Persetujuan New York pada 15 Agust 1962.
Berikut isikan Perjanjian New York;
Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB / UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada 1 Okt 1962.
Pada 1 Okt 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
Pemerintah UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
Pemulangan orang-orang sipil & militer Belanda wajib udah selesai pada 1 Mei 1963.
Pada 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk memperlihatkan pendapatnya selamanya di dalam lokasi RI atau mengatasi diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat maka dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan UNSF/ United Nations Security Forces di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan. Pekerjaan UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Irian juga berlangsung lancar sehingga tepat tanggal 1 Mei 1963 roda pemerintahan Republik Indonesia udah berjalan. Sebagai Gubernur Irian Barat pertama maka diangkatlah E.J.Bonay, seorang putera asli Irian Barat.

Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso & lain-lain yang berjasa di dalam pembebasan Irian Barat juga tercatat di dalam peristiwa nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, & Mayor L.B. Moerdani. Pantas untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang di dalam pembebasan Irian Barat yakni Herlina. Ia memenangkan hadiah Pending Emas gara-gara ikut sertanya di dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan di dalam karya yang berjudul ‘Pending Emas’.

Dengan ditandatangani Perjanjian New York maka pada 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun langsung diakses kembali. Dengan begitu kembalinya Irian Barat kepada Indonesia maka Komando Mandala dibubarkan & sebagai operasi paling akhir adalah Operasi Wisnumurti yang bertugas melindungi keamanan di dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia.

Arti Penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat
Sebagai anggota dari Persetujuan New York bahwa Indonesia berkewajiban untuk mengadakan ‘Penentuan Pendapat Rakyat’/Ascertainment of the wishes of the people di Irian Barat sebelum akan akhir 1969 dengan ketetapan bahwa kedua belah pihak, Indonesia & Belanda, akan menjunjung ketetapan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat.

Pada 1969 diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat / Pepera di Irian Barat & hasilnya adalah bahwa rakyat Irian Barat selamanya menghendaki sebagai anggota dari lokasi Republik Indonesia. Kemudian hasil dari Pepera itu dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan di dalam Sidang Umum PBB ke-24 pada Nov 1969.

Penyelesaian sengketa persoalan Irian Barat antara Belanda & Indonesia melalui Persetujuan New York & dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat merupakan langkah yang adil. Dalam persoalan Pepera menurut Pesetujuan New York, pihak Belanda juga memperlihatkan sikapnya yang baik. Kedua belah pihak menjunjung hasil dari pendapat rakyat Irian Barat di dalam pilih pilihannya.

Hasil dari Pepera yang menentukan secara bulat bahwa Irian Barat selamanya merupakan anggota dari RI. Hasil Pepera ini, udah membuka jalur bagi persahabatan RI-Belanda. Lebih-lebih setelah 1965, jalinan RI-Belanda benar-benar akrab & banyak sekali pemberian dari Belanda kepada Indonesia baik melalui IGGI / diluarnya.

Akhirnya Sidang UMUM PBB tanggal 19 Nov 1969 menyetujui hasil-hasil Pepera itu sehingga Irian Barat selamanya merupakan anggota dari lokasi RI.

Bangsa Indonesia sudi mengorbankan jiwa & raganya untuk mempertahankan lokasi Irian Barat(Sekarang Papua) dari kekuasaan Belanda. Hal selanjutnya paham udah memperlihatkan jiwa kebersamaan & persatuan di dalam ikut merasakan nasib saudara-saudara kita baik di dalam senang maupun duka. Rasa kebersamaan & persatuan inilah merupakan senjata yang ampuh di dalam raih kemenangan. Sebab tersedia kata-kata mutiara “Tiada kemenangan tanpa kekuatan, & tidak ada kekuatan tanpa persatuan”.

Baca Juga :