Pendidikan Yang Terkoreksi

By | September 21, 2019

Pendidikan Yang Terkoreksi

Pendidikan Yang Terkoreksi

Pendidikan Yang Terkoreksi

SALAH satu dari enam ”Quick Win” versi Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil adalah ”koreksi pendidikan

”, berbeda dengan quick win yang lainnya yang beraroma optimisme dan kebaruan yaitu: launching satu desa satu perusahaan, satu pesantren satu produk, provinsi digital, hibah bus wisata dan Jabar quick response.

Quick win tentang koreksi pendidikan ini unik dan menjadi daya tarik untuk dikaji. Bukan saja karena esensi paradoksialnya dengan ke lima quick win yang lainnya melainkan juga menarik dari sudut pemaknaan bahasa maupun dari area urusan yang menjadi perhatian dan mungkin juga representasi kegalauan terhadap potret riil penyelenggaraan pendidikan Jawa Barat saat ini.

Dari kacamata pengguna kebijakan pendidikan, kesan yang di tangkap dari keseluruhan pengamatan, penilaian dan komunikasi seorang gubernur terpilih itu terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya bisa disederhanakan sebagai ”Pendidikan yang terkoreksi”.

Artinya praktik penyelenggaraan pendidikan Jawa Barat sejak berlangsungnya alih kelola p

endidikan menengah telah diketahui kekurangan dan kelebihannya, kelemahan dan kekuatannya serta ancaman dan peluang yang dimilikinya.

Tinggal bagaimana buah koreksi ini menemukan solusinya dan darimana harus dimulai agar koreksi pendidikan ini benar-benar mengembalikan ruh penyelenggaraan pendidikan pada konsep idealismenya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Tulisan ini tidak dimaksud­kan untuk memandu langkah-langkah bijak gubernur ter­pilih dalam mengurai b

enang kusut praksis pendidikan Jawa Barat. Sebab, saya yakin ”blueprint” ke arah pendidi­kan Jabar masa depan yang dikonsepkan melalui strategi ”Jabar Masagi” sudah disiap­kan melalui proses membaca, mengamati, bertanya dan berdialog dengan semua sta­keholder pendidikan serta evaluasi dan koreksi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung. Tulisan ini lebih bersifat ”Ci­tizen report” yang mudah-mudahan sejalan dengan konsep yang sudah disiapkan oleh gubernur terpilih.

Pendidikan yang terkoreksi intinya adalah; pertama men­goreksi kapasitas dan kualitas personil pimpinan Organi­sasi Perangkat Daerah pen­didikan yang harus profesio­nal dan clear. Kedua mengo­reksi manajemen penyeleng­garaan pendidikan yang se­harusnya menyuguhkan konsep SPOAC secara profes­sional dan memprioritaskan ketercapaian tujuan pendi­dikan nasional.

Ketiga recharge dan reposi­tion guru dan tenaga kepen­didikan lainnya (kepsek, pengawas dan tenaga admi­nistrative). Keempat menyusun kembali standar tunjanggan kesejahteraan pendidikan secara adil dan merata; dan kelima memposisikan nilai-nilai lokal sebagai andalan keunggulan dan pembeda dengan sentuhan ”juara”.

Pertama, mengoreksi kapa­sitas dan kualitas personil pim­pinan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pen­didikan yang harus professio­nal dan clear, merujuk pada kenyataan bahwa pendidikan adalah fondasi bagi pembangu­nan peradaban suatu bangsa oleh karena itu personil yang diberi amanah memimpin organisasi yang mengurus ma­salah pendidikan ini harus orang yang paham hal ihwal pendi­dikan dan memiliki pengalaman dalam praktik-praktik penyel­enggaraan pendidikan sebagai pelaku utamanya.

Selain itu dia pun harus bersih ”clear” dari berbagai kepen­tingan baik pribadi, kelompok ataupun golongan. Pemimpin pendidikan haruslah seorang profesional yang loyalitas peng­abdiannya semata-mata untuk membangun peradaban masa depan bangsa yang lebih baik.

 

Sumber :

https://nashatakram.net/