Prosedur Pembuatan SITU

By | August 20, 2019

Table of Contents

Prosedur Pembuatan SITU

Prosedur Pembuatan SITU

Prosedur Pembuatan SITU

Cara Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk UKM

Salah satu perizinan yang diperlukan oleh UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah SITU (Surat Izin Tempat Usaha). SITU mutlak dimiliki oleh badan usaha atau usaha perorangan. SITU dikeluarkan oleh pemerintah daerah setingkat kecamatan dan kabupaten.

Dasar Hukum Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah di tiap pemerintah daerah. Misalnya, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Kulon Progo No. 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha/HO juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo No. 11 Tahun 1991 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo No. 13 Tahun 1998.

Sanksi Hukum Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Sanksi hukumnya juga berbeda-beda di tiap daerah. Namun sanksi pada umumnya adalah ditutup kegiatan usahanya atau tidak bisa mendapat izin-izin lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya.

Persyaratan Administratif Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

  • Salinan akta pendirian badan usaha yang sudah dilegalisasi oleh pengadilan negeri.
  • Salinan para pengurus atau pendiri badan usaha.
  • Salinan IMB bangunan yang ditempati untuk berusaha.
  • Surat keterangan sewa/kontrak rumah atau bangunan jika bangunan bukan milik sendiri atau sewa dari pihak lain.
  • Salinan bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai tempat usaha (sertifikat, letter C, atau surat keterangan dari desa).
  • Mengurus Surat-Surat Perizinan.
  • Denah atau peta tempat usaha yang disahkan atau diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan.

Prosedur Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

  • Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada camat atau bupati dengan melampirkan semua persyaratan administratif yang diperlukan.
  • Apabila di kecamatan atau kabupaten terdapat Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap, surat permohonan bisa ditujukan kepada camat atau bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap.
  • Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat usaha kita untuk mencocokkan semua data dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika ada ketidakcocokan atau kurang sesuai, petugas akan memberikan pengarahan.
  • Apabila semua persyaratan sudah sesuai, selanjutnya pemohon membayar retribusi kepada pemerintah yang dalam waktu sekitar 14 (empat belas) hari kerja, SITU akan diterbitkan.

Sumber : https://merkbagus.id/