RKAS Harus Disetujui Kejaksaan

By | September 21, 2019

RKAS Harus Disetujui Kejaksaan

RKAS Harus Disetujui Kejaksaan

RKAS Harus Disetujui Kejaksaan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik adanya program ‘Jaksa Sahabat Guru’ yang diluncurkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Program tersebut dinilai mampu memberi pendampingan bagi dunia pendidikan khususnya tenaga pendidik agar tidak terlibat dalam perkara hukum.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, adanya program ‘Jaksa Sahabat Guru’ dinilai akan membantu bagi pendidikan di Jawa Barat yang lebih terjamin. Sebab, dia menyebut kejaksaan akan mendampingi setiap anggaran dan bantuan pendidikan yang akan disalurkan. Sehingga, permasalahan yang sering muncul akan berkurang karena adanya langkah preventif dari kejaksaan.

”Dengan begitu, semua aman dan kita fokus kepada pendidikan masyarakat agar anak-anak kita menjadi anak yang bermanfaat,” kata Emil -sapaan Ridwan Kamil- di kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata 54 Bandung, kemarin (23/10).

Dikatakan Emil, anggaran yang akan dikawal kejaksaan tidak hanya dari pusat, melainkan juga

yang datang dari masyarakat. Untuk itu, dirinya menyebut harus ada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) di tiap sekolah agar anggaran yang diterima diserap secara transparan.

”Arahan saya RKAS harus juga disetujui tim kejaksaan. Dengan begitu semuanya aman dan kita fokus mendidik anak-anak kita,” kata dia.

Kepala Kejati Jabar, Raja Nafrizal menyebut program ‘Jaksa Sahabat Guru’ dicetuskan lantaran

Kejati sering mendapat informasi mengenai banyaknya tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan lainnya yang kerap terjerat perkara hukum. Terlebih, ungkap dia, guru-guru di daerah sangat banyak yang menjadi pesakitan.

”Padahal guru ini kita semua nikmati jasanya. Kenapa enggak kita bantu para pahlawan tanpa tanda jasa ini? Maka kawan di Kejaksaan kompak, ayo kita kawal guru dalam mengelola dana BOS dan bermacam anggaran lah,” kata Raja.

Dikatakan dia, kerja sama tersebut juga akan pihaknya lakukan di tingkat II antara pemerintah

kabupaten/kota dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Dirinya mengharapkan, program tersebut mampu mengurangi angka korupsi yang kerap terjadi di dunia pendidikan.

”Sebetulnya saya mempertaruhkan nama Kejati karena kalau ada guru bermasalah di Jabar kita kan malu, kita sahabatnya, berarti tak berhasil membina sahabat. Itu yang saya catat,” kata dia.

Dikatakannya, guru seringkali dibebani tugas administrasi pendidikan termasuk mengelola keuangan, sumber dan pemanfaatan dana.

 

Sumber :

https://s.id/6HWry