Sejarah Sosiologi Hukum Nasional

By | July 3, 2020

 Sejarah Sosiologi Hukum Nasional

Ada kemiripan antara perkembangan awal dari sosiologi di Indonesia dengan di Amerika. Kemiripan itu terletak pada karakter sosiologi, meskipun di Indonesia lebih spesifik. Di Amerika, para pemikir sosiologi bermula dari keilmuan yang beragam, demikian juga sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarahnya, Belanda demikian lama bertahan di nusantara karena mereka menguasai benar tipologi masyarakat yang dijajahnya. Demikianlah kita kenal misalnya Krom, Veth dan Snouck Hurgronje merupakan para pejabat merangkap pemikir yang boleh dikatakan ahli kemasyarakatan, dan sekaligus sebagai cikal bakal yang memulai kajian-kajian berbau sosiologi di Indonesia. Mereka menguasai struktur masyarakat dan banyak menguasai hukum adat di berbagai belahan wilayah Indonesia masa itu (akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20). Sejak tahun 1920 mulai timbul minat sarjana-sarjana Belanda untuk memahami masyarakat lebih luas. gejala-gejala yang disoroti tidak hanya terbatas pada lingkungan suku atau kelompok etnik, tetapi lebih makro lagi. Di antara mereka antara lain adalah B. Schrieke (1890-1945) yang menulis sejarah yang dikawinkan dengan ethnografis, sehingga tulisan-tulisannya bercorak sosiologi.

Kemudian, Sosiologi dikembangkan secara formal di kampus-kampus lebih baru dibandingkan dengan cabang keilmuan sosial lain yang serumpun di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Proses perkembangannya seperti ini terasa unik dan menjadi pertanyaan mengapa lebih lambat dikembangkan, karena mengingat sosiologi adalah ilmu yang analisis teoretis makronya mampu menjadi dasar sekaligus memayungi cabang keilmuan sosial yang lain.

Sebelum 1976 di Unpad, lahir satu konsepsi hukum yang dikemukakan Prof Mochtar, sebagai jawaban terhadap bapenas yaitu konsepsi hukum yang mendukung pembangunan “Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional” dan “Hukum”. Masyarakatrakat, dan Pembinaan Hukum Nasional” tahun 1976, bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur hidup manusia dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan.

“Hukum dalam masyarakatrakat dan hukum pembangunan nasional tahun 1976 “Hukum keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hidup manusia dalam masyarakatrakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.

Menurut mazhab Unpad “hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berfungsi sebagai saran untuk merubah / memperbaharui masyarakatrakat”. Pandangan itu menggabungkan pandangan normative dan sosiologis dalam pembinaan hukum, yang memandang bagaimana hukum dapat berperan serta terutama didalam menghadapi situasi Negara Indonesia yang lagi melakukan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang menyangkut seluruh aspek aspek kehidupan manusia, yang hanya dapat didekati dengan pendekatan sosiologis.

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/