TEORI PATRIMONIALISME TENTANG KORUPSI

By | December 5, 2019

TEORI PATRIMONIALISME TENTANG KORUPSI

TEORI PATRIMONIALISME TENTANG KORUPSI

TEORI PATRIMONIALISME TENTANG KORUPSI

Uraian tentang negara dan korupsi juga dapat ditemukan dalam karya klasik Max Weber, khususnya dalam penjelasannya mengenai tipe-tipe penguasa. Menurut Weber, penguasa itu dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu; (1). Penguasa Tradisional dimana kekuasaan didasarkan pada sistem warisan berdasarkan tradisi dan penguasa cenderung memiliki kekuasaan absolut. (2). Penguasa Kharismatik dimana kekuasaan didasarkan pada karisma dan kemampuan penguasa untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia menuruti perintahnya. (3). Penguasa Legal/Rasional dimana penguasa memperoleh kekuasaannya melalui cara-cara yang rasional, profesional dan legal (Weber, 1947). Weber berpendapat bahwa patrimonialisme dapat kita jumpai pada tipe penguasa yang pertama, yaitu “penguasa tradisional” dimana tidak ada satu peraturan pun yang memisahkan antara properti publik dan properti swasta dari penguasa dan pejabat-pejabatnya.

Bagi Weber, dalam masyarakat patrimonialisme, korupsi malah berfungsi sebagai suatu cara untuk membantu terciptanya integrasi politik diantara golongan, partai, dan suku yang berbeda-beda dalam pemerintahan (Weber, 1947). Dengan “korupsi” (dengan cara membagi kekuasaan yang ada dengan partai lain) penguasa bisa mempertahankan kekuasaannya sekaligus mencegah terjadinya pertentangan dan perpecahan politik. Klitgaard menambahkan, bahwa dalam kondisi seperti ini, negara akan mendapatkan keuntungan dari korupsi (Klitgaard, 1980:32).

Indonesia di masa orde lama hingga orde baru agaknya lebih menampakkan negara korup dalam perspektif patrimonialism. Dwight Y King dalam salah satu tulisannya tentang ”Korupsi di Indonesia: Kanker Yang Dapat Diobati” bahkan menyatakan bahwa patrimonialism di Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan. Praktik patrimonialism yang kemudian membudaya dan mengakar dalam praktik administrasi publik ini memperparah korupsi. Sebab praktik yang sekarang didefinisikan sebagai korupsi itu untuk beberapa kasus justeru tidak dinilai korupsi. Misalnya budaya memungut upeti.

Di Indonesia, sebagian besar korupsi memang disebabkan, ditumbuh suburkan, bahkan dilindungi oleh adanya paham patrimonial ini. Sehingga masyarakat dibuat permisif terhadap praktik pungutan pejabat elite pemerintahan dan masyarakat seakan menganggap wajar setiap ada pemberian (upeti) kepada pejabat negara (birokrasi) sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang diterimanya. Kondisi inilah yang pada akhirnya menjerumuskan bangsa Indonesia pada permasalahan korupsi yang akut.

Sejarah kepemerintahan Indonesia memang tidak dimulai dari sesuatu yang benar. Sistem kerajaan yang tidak demokratis, yang menempatkan raja sebagai penguasa yang tidak bisa dibedakan antara properti negara dan properti pribadi raja, memenjarakan masyarakat pada kondisi menerima kenyataan (yang sesungguhnya merupakan penyelewengan) sebagai kewajaran. Kedatangan Belanda ke Indonesia, yang akhirnya menjajah Indonesia beratus-ratus tahun lamanya, tidak memperbaiki situasi, malah memperburuk keadaan, dimana korupsi seakan mendapatkan legitimasi eksternal (dunia luar). Jika sistem dan administrasi publik yang dipraktekkan di Indonesia dipandang sebagai salah satu hasil belajar dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, maka sudah sangat wajar jika di dalam sistem administrasi publik di Indonesia banyak penyimpangan dan korup. Sebab praktik itulah yang pada awalnya dilakukan oleh Belanda di Indonesia.

Orang-orang Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia pada abad ke-16. selama periode awal kekuasaannya, sebagian kelangan Belanda melakukan praktik serupa dengan apa yang terjadi pada budaya Jawa Tradisional. Gaji yang dibayarkan Dutch East India Trading Company (VOC) hanya sebatas nominal, karena para pejabat pada saat itu berharap mengambil keuntungan dari kesempatan yang terbuka lebar untuk memperoleh pemasukan tambahan di luar aktivitas komersial resmi. Pada akhirnya, tindakan korup para pejabat tersebut menjadi begitu normal. (Dwight Y King, dalam Tanthowi, 2005, 130).

Meskipun dalam berbagai publikasi hasil studi tentang sepak terjang VOC tersebut berakibat vatal, yaitu kebangkrutan VOC pada abad ke-19, yang menjadikan VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda, namun praktek VOC selama 3 abad itu telah turut mencekoki budaya korup di kalangan pejabat dan elit Indonesia, terutama Jawa.

Saat menjajah pun Belanda membiarkan praktik upeti, suap dan korupsi yang terjadi dan dilakukan di kalangan penguasa kerajaan di Indonesia. Ini sangat masuk alak karena Belanda memang tidak menjajah Indonesia untuk memperbaiki sistem pemerintahan, tetapi sebaliknya. Karena itu Belanda melakukan pembiaran praktik korupsi itu asal kepentingan politik dan dagangnya di Indonesia tidak terganggu.

Era patrimonialisme di Indonesia pra-kemerdekaan sungguh-sungguh tumbuh subur. Begitu pula korupsinya. Namun pada perkembangan berikutnya muncul angin segar, yaitu ketika masa kemerdekaan. Beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tingkat korupsi mengalami penurunan yang berarti.

Ketika orde lama tumbang dan digantikan oleh Orde Baru, keadaan ternyata tidak berubah. Polanya hampir sama dan korupsi terus menjadi-jadi. Dalam pandangan King, Orde Lama mencirikan sistem ekonomi dan pemerintahan berdasarkan “patronasi” yang progresif dan vulgar. Sedangkan Orde Baru tampil agak halus, yang dicirikan dalam rezim “birokrat-otoritarian”. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua pola tersebut. Jika pada pola pertama patrimonialisme terjadi secara terbuka, maka pada pola kedua patrimonialisme dilakukan dengan halus.

Teori Patrimonialism setidaknya telah mampu menjelaskan kepada kita bahwa dalam sistem pemerintahan yang patrimonialisme (baik yang dilakukan secara terbuka atau lunak/tertutup) korupsi bisa mewaba dan merajalela ke semua sektor kehidupan, karena memang tidak ada satupun undang-undang yang dibuat untuk melarang korupsi, bahkan negara melindunginya.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/