TUDUHAN KORUPSI SEBAGAI ALAT POLITIK

By | December 5, 2019

TUDUHAN KORUPSI SEBAGAI ALAT POLITIK

TUDUHAN KORUPSI SEBAGAI ALAT POLITIK

TUDUHAN KORUPSI SEBAGAI ALAT POLITIK

Sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.

MENGUKUR KORUPSI

Mengukur korupsi – dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.

TEORI NEGARA KLEPTOKRATIK TENTANG KORUPSI

Istilah “Kleptokratik” dimunculkan pertama kali oleh Andreski pada tahun 1968 melalui tulisannya yang berjudul “Kleptocracy or Corruption as a System of Government”. Menurutnya, “Kleptokrat” adalah seorang penguasa atau pejabat tinggi negara yang sasaran utamanya dalam memegang jabatan adalah untuk selalu berusaha memperkaya diri sendiri. Ia akan terus menggunakan kekuasaannya untuk mengejar tujuan tersebut (Andreski, 1968).

Mancur Olson mengistilahkan para kleptokrat sebagai “Stationary Bandit” (bandit tak bergerak). Mereka dapat bertindak sebagai pemegang monopoli sasta, mengejar efisiensi produksi, tetapi membatasi hasil ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan (Olson, 1993). Para “bandit tak bergerak” ini tidak perlu susah-susah mencuri uang negara. Mereka hanya memainkan regulasi dan memberikan hak istimewa kepada orang-orang swasta yang dikehendaki untuk menguasai dan memegang monopoli, yang sebelumnya menjadi hak dan kewenangan negara. Biasanya dengan alasan efisiensi dan mengurangi beban biaya negara, tetapi sesungguhnya negara dirugikan karena potensi keuntungan dari hak monopoli tersebut dijual atau diberikan kepada pihak swasta.

Pemerintahan negara kleptokratik pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang. Dengan alasan mendemokratisasikan perekonomian dan mengurangi peran negara secara monopolis, pemerintah membuat berbagai kebijakan deregulasi, khususnya pada sektor ekonomi. Di Indonesia, pengaruh paradigma “deregulasi” itu amat terasa pada tahun 1988, yang ditandai dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan deregulasi pada sektor keuangan, moneter, fiskal dan perbankan (Albab, Gaffar & Winarno, 1993). Francis Fukuyama (2005) mengamati bahwa kecenderungan semacam ini merupakan kecenderungan umum di negara yang menerapkan sistem demokrasi, yang mengkritik habis-habisan “pemerintahan yang gemuk”.

Sumber : https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/